 |
| Jalan Bintang-Simpang Kraf tertimbun material longsor di Desa Jamur Konyel, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. Foto: Line1.News/Erwin Sar |
METRO GAYO | ACEH TENGAH – Warga dari tiga desa di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, mengungkapkan kekecewaan terhadap penanganan kerusakan ruas Jalan Bintang–Simpang Kraf pascabencana alam yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.
Masyarakat Desa Jamur Konyel, Atu Payung, dan Serule menilai respons Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh belum maksimal. Hingga awal Januari 2026, warga menyebut hanya satu unit alat berat yang diturunkan pihak provinsi ke lokasi terdampak.
Perwakilan warga, Aman Sinta, mengatakan panjangnya ruas jalan yang rusak parah tidak sebanding dengan jumlah alat berat yang dikerahkan. Ia juga mempertanyakan penggunaan anggaran penanggulangan bencana, khususnya jika terdapat dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Aceh yang dialokasikan untuk Aceh Tengah.
“Kami berharap BPK bisa melakukan audit apabila memang ada dana BTT yang digunakan untuk penanganan bencana di wilayah ini,” ujar Aman Sinta kepada wartawan, Sabtu, 3 Januari 2026.
Menurutnya, meski di lokasi terlihat empat unit ekskavator, hanya satu yang disebut berasal dari provinsi, sementara tiga lainnya merupakan milik BPBD dan Dinas PUPR Aceh Tengah. Kondisi tersebut, kata dia, memunculkan kesan minimnya perhatian pemerintah provinsi terhadap ruas jalan yang menjadi kewenangannya.
Aman Sinta juga membandingkan penanganan jalan tersebut dengan ruas Jalan Isak–Ise-Ise yang berstatus jalan nasional dan dinilai mendapatkan dukungan alat berat lebih memadai.
“Perbedaannya sangat terasa. Jalan nasional banyak alat, sementara jalan provinsi ini seolah kurang diperhatikan,” katanya.
Warga turut menyoroti belum adanya kehadiran langsung Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardy, di lokasi kerusakan. Mereka menegaskan bahwa Jalan Bintang–Simpang Kraf merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Jangan sampai muncul anggapan pemerintah provinsi lepas tangan. Ini jalan provinsi,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, warga menyebut pihak Kementerian Pekerjaan Umum telah turun langsung meninjau kondisi jalan yang menjadi kewenangan nasional di wilayah tersebut. Hal itu dinilai kontras dengan belum terlihatnya pejabat PUPR Aceh di lapangan.
“Hingga sekarang belum terlihat kehadiran langsung dari PUPR Aceh. Jangan sampai masyarakat berpikir harus patungan biaya agar pejabat mau turun melihat kondisi kami,” ujar Aman Sinta dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Provinsi Aceh belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat tiga desa di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah.