 |
| Gambar Makanan Bergizi Gratis Program Pemerintah. | Foto : Hidayat sabirun/metrogayo.com |
METRO GAYO | JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap relevan dan dibutuhkan di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Program tersebut disebut sebagai bentuk intervensi sosial yang bersifat fundamental bagi masa depan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif lembaga penelitian Kiprah, Fakhrido Susilo. Menurutnya, perdebatan seputar MBG tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak. Sebagian pihak menilai MBG sebagai bukti kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar nutrisi masyarakat, sementara pihak lain menganggapnya sebagai pemborosan anggaran.
Fakhrido menilai, dinamika ekonomi global bukan hanya dialami Indonesia. Negara-negara besar seperti India, Brasil, hingga Amerika Serikat juga menghadapi tekanan ekonomi, namun tetap mempertahankan program makan bagi anak sekolah sebagai tanggung jawab sosial negara.
“Dinamika ekonomi memang tidak terhindarkan, tetapi itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengorbankan program makan bergizi gratis. Ada banyak instrumen kebijakan lain yang bisa digunakan pemerintah untuk memitigasi kondisi ekonomi tersebut,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia juga menyoroti realitas sosial masyarakat Indonesia, di mana banyak orang tua harus bekerja dari pagi hingga malam hari, bahkan menjalani lebih dari satu pekerjaan. Kondisi ini kerap membuat perhatian terhadap pemenuhan gizi anak menjadi terabaikan.
Menurut Fakhrido, kehadiran MBG justru meringankan beban orang tua sekaligus memastikan anak-anak tetap memperoleh asupan nutrisi yang layak tanpa mengganggu produktivitas kerja keluarga.
“Nutrisi yang disediakan melalui MBG bukan sekadar soal kenyang, tetapi menjadi fondasi kemampuan berpikir anak. Intervensi di jenjang pendidikan tinggi tidak akan efektif jika fondasi gizi sejak usia dini rapuh,” jelas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik President University tersebut.
Ia menambahkan, tanpa perbaikan kualitas gizi anak, skor PISA Indonesia akan sulit bersaing di tingkat global. Bahkan, target Indonesia Emas 2045 berpotensi hanya menjadi wacana tanpa basis pembangunan manusia yang kuat.
Meski demikian, Fakhrido mendorong agar efisiensi anggaran MBG terus diperbaiki. Pemerintah diharapkan melakukan studi komparatif dengan negara lain serta melibatkan lembaga riset independen untuk mengevaluasi dampak program secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, penting untuk menjawab apakah MBG benar-benar meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, berdampak pada peningkatan kemampuan kognitif anak, serta mendorong pertumbuhan UMKM dan koperasi lokal.
“Selama ini riset terkait MBG masih sangat terbatas. Tanpa data yang kuat, kebijakan ini akan terus menuai kontroversi,” katanya.
Namun demikian, Fakhrido menegaskan bahwa sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia, MBG merupakan langkah berani yang layak dikawal bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, pakar kesehatan dr Rita Ramayulis, DCN, M Kes menilai program MBG sebagai solusi konkret untuk menjawab semakin jauhnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, MBG juga berpotensi menggerakkan perekonomian melalui penguatan pangan lokal.
Ia menekankan pentingnya diversifikasi menu agar program tidak terjebak pada pola konsumsi yang monoton. Pemanfaatan pangan lokal dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan biaya program.
“Kalau kita fokus pada pangan lokal, ragam pangan anak meningkat, lapangan kerja terbuka, dan pendapatan masyarakat ikut naik. Efek ekonominya nyata,” ujar Rita.
Program Makan Bergizi Gratis, dengan segala pro dan kontranya, kini menjadi salah satu kebijakan strategis yang menguji komitmen negara dalam membangun kualitas generasi masa depan di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.