 |
| Foto: Bupati Gayo Lues Suhaidi bersama Wakil Bupati H. Maliki Bersama Tim TNGL. | Editor : Tim Redaksi. |
Metrogayo.com | Gayo Lues – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus mengupayakan penyelesaian persoalan lima desa di Kecamatan Putri Betung yang hingga kini masih berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Bupati Gayo Lues, Suhaidi, S.Pd., M.Si., bersama Wakil Bupati H. Maliki, S.E., M.AP., dengan Tim Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Selasa (4/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues itu turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah. Agenda utama pertemuan adalah membahas berbagai alternatif penyelesaian terhadap keberadaan lima desa di Kecamatan Putri Betung yang masuk ke dalam kawasan TNGL.
Dalam kesempatan tersebut, Tim TNGL menyampaikan usulan penyelesaian melalui skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) bagi desa-desa yang telah lama dikuasai dan dihuni masyarakat. Skema tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengakuan Areal yang Telanjur Terbangun di Dalam Kawasan Hutan.
Melalui pola kerja sama tersebut, diharapkan terdapat solusi yang tetap mengedepankan ketentuan hukum sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat yang telah lama bermukim dan beraktivitas di kawasan tersebut.
Menanggapi usulan itu, Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dialog yang dibangun oleh pihak TNGL. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi menjadi langkah penting dalam mencari jalan keluar terhadap persoalan yang telah berlangsung cukup lama.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tetap berkomitmen memperjuangkan agar lima desa di Kecamatan Putri Betung dapat dikeluarkan dari kawasan TNGL sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas wilayah tempat tinggal mereka.
“Kami menghargai upaya TNGL mencari solusi. Namun, harapan dan perjuangan kami tetap sama, yaitu bagaimana lima desa ini bisa dilepaskan dari kawasan, agar masyarakat memiliki kepastian untuk membangun dan menyejahterakan desanya,” ujar Suhaidi.
Ia menambahkan, hingga saat ini pembahasan masih berada pada tahap kebijakan dan belum menghasilkan keputusan akhir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Besar TNGL, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Bupati, penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang telah lama menetap di wilayah tersebut, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berharap proses pembahasan dapat menghasilkan solusi terbaik yang memberikan kepastian bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga fungsi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Persoalan keberadaan lima desa di Kecamatan Putri Betung yang masuk dalam kawasan TNGL telah menjadi perhatian pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya koordinasi dan komunikasi terus dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum terkait status wilayahnya, sehingga pembangunan desa, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan tercipta kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pihak TNGL dalam mencari solusi yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengesampingkan aspek pelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.(Julkifli)
