 |
| Potret Jembatan Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Sabtu (3/1/25). | Editor : Hidayat sabirun. |
METRO GAYO | ACEH TENGAH – Kondisi ruas Jalan Nasional Kampung Ise-ise–Lumut menuju Kampung Owaq, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, kian mengkhawatirkan. Longsor yang terjadi berulang kali, luapan air di sekitar Jembatan Kampung Lumut, serta penanganan yang dinilai tidak tuntas membuat jalur vital ini berada dalam status sangat kritis.
Pantauan di lapangan menunjukkan, setiap hujan deras mengguyur kawasan tersebut, material longsor berupa lumpur, tanah, bebatuan, hingga kayu kembali menutup badan jalan. Situasi ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mengancam warga yang bermukim di sekitar jembatan, melumpuhkan distribusi logistik, serta berpotensi menutup total akses darat menuju wilayah pedalaman Linge.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, putusnya jalan nasional tersebut bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan tinggal menunggu waktu.
Tokoh masyarakat, Al Misry Al Isaqi, menilai persoalan ini bukan gangguan musiman semata, melainkan kegagalan mitigasi yang serius. Ia menegaskan, negara tidak boleh menunggu jatuhnya korban jiwa untuk bertindak.
“Ini jalan nasional, bukan jalur alternatif. Ketika longsor berulang dan jembatan terus meluap, itu tanda penanganannya gagal. Negara tidak boleh abai,” tegas Al Misry, Selasa (hari ini).
Ia menyebutkan, ruas jalan tersebut berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dengan pelaksana teknis PT Hutama Karya (HK). Namun, menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan pola penanganan yang berulang: pembersihan dilakukan sesaat, lalu longsor kembali terjadi.
“Jalan yang terus ditambal-sulam seperti ini adalah bentuk kelalaian struktural jika dibiarkan berulang. Ini bukan solusi,” ujarnya.
Al Misry secara tegas menunjuk Bambang selaku Kepala Proyek PT Hutama Karya sebagai penanggung jawab teknis di lapangan. Ia meminta agar tidak ada lagi alasan normatif yang disampaikan kepada publik.
“Membersihkan lumpur hari ini lalu membiarkan longsor datang lagi besok bukan kerja teknis. Itu pembiaran. Dan pembiaran di jalan nasional adalah kejahatan administratif,” katanya.
Menurutnya, penguatan lereng, normalisasi alur sungai di sekitar jembatan, serta perbaikan sistem drainase merupakan kewajiban mutlak yang seharusnya dilakukan sejak awal. Mengabaikan hal tersebut sama saja dengan mempertaruhkan nyawa pengguna jalan dan warga sekitar.
Sebagai badan usaha milik negara, lanjut Al Misry, PT Hutama Karya tidak seharusnya berlindung di balik laporan progres proyek atau sekadar menampilkan alat berat untuk kepentingan dokumentasi.
“Tanggung jawab utamanya adalah menjamin keselamatan publik. Jika gagal, kegagalan itu tidak bisa dialihkan ke cuaca atau faktor alam,” tegasnya.
Ia mendesak BPJN bersama PT Hutama Karya segera turun dengan langkah konkret, terukur, dan dapat diawasi secara terbuka oleh publik.
“Tidak ada lagi ruang untuk kerja setengah hati. Negara tidak boleh kalah oleh longsor, dan rakyat tidak boleh terus menjadi korban kelalaian,” pungkas Al Misry.