![]() |
| Rapat koordinasi yang membahas langkah-langkah strategis pemulihan pascabencana di Aceh Tengah. | Editor : Hidayat sabirun. |
METRO GAYO | ACEH TENGAH – Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tengah memerlukan pengelolaan yang terstruktur dan terukur agar seluruh proses berjalan transparan, efektif, serta tepat sasaran. Dalam kondisi seperti ini, manajemen yang baik dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal tersebut mengemuka dalam sebuah rapat koordinasi yang membahas langkah-langkah strategis pemulihan pascabencana di Aceh Tengah. Sejumlah masukan disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk relawan yang terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat terdampak.
Salah satu masukan disampaikan oleh Syahdan, relawan dari Komunitas Nasional Aceh (KNA). Ia menekankan pentingnya peran pimpinan daerah sebagai penanggung jawab utama dalam mengelola proses pemulihan.
Menurut Syahdan, setiap top administrator di daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif atas apa yang dipimpinnya, termasuk dalam situasi pascabencana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen yang matang agar seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai aturan.
“Kita perlu memahami bahwa setiap top administrator bertanggung jawab atas kepemimpinan yang diembannya. Dalam konteks daerah, Sekretaris Daerah sebagai top administrator perlu memiliki manajemen yang kuat dalam masa pemulihan bencana,” ujar Syahdan dalam rapat tersebut.
Ia juga memberikan pandangan agar pimpinan daerah dapat mengarahkan Inspektorat daerah untuk turut berperan aktif, khususnya dalam membahas dan menerapkan Manajemen Risiko Fraud. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya pencegahan terhadap potensi kecurangan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan program pemulihan.
“Manajemen risiko fraud perlu dibahas dan diterapkan agar seluruh proses pemulihan berjalan transparan dan akuntabel. Ini bukan soal curiga, tapi upaya pencegahan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tambahnya.
Selain aspek tata kelola dan pengawasan, rapat tersebut juga menyoroti pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pascabencana. Evi Ramadani, relawan KNA lainnya, menyampaikan sejumlah strategi yang dinilai dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi di Aceh Tengah.
Menurut Evi, pemulihan ekonomi harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana.
“Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pemulihan mata pencaharian masyarakat, termasuk menghidupkan kembali aktivitas pasar lokal. Ini penting agar roda ekonomi kembali bergerak,” ujarnya.
Selain itu, Evi juga menekankan perlunya peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat, sehingga mereka memiliki alternatif sumber penghasilan. Program pelatihan kerja dinilai dapat membantu warga beradaptasi dengan kondisi pascabencana.
Strategi lainnya mencakup pemberian modal dan peralatan kerja, terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Bantuan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk kembali produktif.
Evi juga menyarankan adanya bantuan tunai sementara sebagai penopang kebutuhan dasar masyarakat di masa transisi, sembari menunggu aktivitas ekonomi pulih sepenuhnya.
Tak kalah penting, pengembangan kewirausahaan rumah tangga dinilai dapat menjadi solusi jangka menengah, terutama bagi keluarga terdampak bencana. Untuk mendukung hal tersebut, Evi mengusulkan pembebasan retribusi pasar sebagai stimulus agar pelaku usaha kecil dapat kembali berjualan tanpa beban tambahan.
Menutup rapat koordinasi tersebut, Mursyid mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera memutakhirkan data JITUPASNA sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pemulihan.
Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat, agar proses pemulihan pascabencana di Aceh Tengah dapat berjalan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dengan sinergi antarinstansi serta dukungan berbagai pihak, diharapkan pemulihan pascabencana di Aceh Tengah dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan mampu mempercepat kembalinya kehidupan masyarakat ke kondisi yang lebih baik.
