Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

400 Lebih PPPK Paruh Waktu Gayo Lues Geruduk DPRK, Tuntut 3 Hal Ini

25 Oktober 2026 | Oktober 25, 2026 WIB Last Updated 2026-10-25T17:00:57Z
Ratuan PPPK PW Gayo Lues saat menyampaikan keluh kesah dan masukan di gedung DPRK. Foto: Ist








METROGAYO.com | Gayo Lues - Lebih dari 400 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu atau PPPK Paruh Waktu Kabupaten Gayo Lues mendatangi gedung DPRK Gayo Lues, Jumat 23 Oktober 2026.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan terkait minimnya gaji dan mendorong agar gaji PPPK Paruh Waktu diusulkan melalui APBN.

Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Gayo Lues, Aramiko Jaya, S.E., mengatakan ratusan PPPK Paruh Waktu tersebut sudah bertemu langsung dengan pimpinan dan anggota dewan, Plt Sekda, Kepala BKPSDM dan pihak terkait lainnya.

Ada tiga tuntutan yang kami sampaikan, pertama soal peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, kedua peralihan sumber gaji dari APBD ke APBN, dan ketiga soal kesejahteraan PPPK Paruh Waktu di tahun 2027, kata Aramiko.

Ia menjelaskan, usulan perubahan status dari Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu ini bertujuan untuk mengurangi beban Pemerintah Daerah. Selama ini gaji PPPK Paruh Waktu dibebankan kepada anggaran daerah. Karena itu PPPK Paruh Waktu berinisiatif mengusulkan agar penggajian dibebankan kepada APBN.

Hal tersebut berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2026 Pasal 24 ayat 1 yang menyebut Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja.

Pada ayat 2 disebutkan persetujuan pengusulan dilakukan untuk mengisi lowongan kebutuhan pada instansi pemerintah tempat PPPK Paruh Waktu bekerja, serta berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/6032/SJ tentang permintaan data pemerintah daerah.

Pimpinan dan anggota DPRK bersama Plt Sekda dan Kepala Dinas terkait menyambut baik kedatangan PPPK Paruh Waktu tersebut. Keluhan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh anggota dewan dan pejabat Pemerintah Daerah.
×
Berita Terbaru Update