 |
| Potret Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, SE., M.AP., | Editor : Tim Redaksi |
METRO GAYO | GAYO LUES — Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, SE., M.AP., menyampaikan harapannya agar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Tahun 2027 dapat berjalan lancar serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPK yang berlangsung di Aula Bappeda Gayo Lues, Selasa (10/02/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRK, Kepala BPS Gayo Lues, jajaran Kepala SKPK, serta berbagai unsur undangan terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses penyusunan RKPK. Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
Menurutnya, melalui forum komunikasi publik ini diharapkan dapat dirumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun 2027 secara matang, sehingga program dan kegiatan yang dirancang dapat terintegrasi serta sejalan dengan RPJMK 2025–2029.
Ia juga mengingatkan para peserta agar tetap berpedoman pada program prioritas yang telah disusun sebelumnya dan tidak menyimpang dari rencana strategis daerah.
“Forum ini sangat menentukan arah kebijakan pembangunan kita ke depan, karena itu kami berharap seluruh peserta mengikuti dengan serius,” ujarnya.
Bahas Isu Strategis dan Dampak Bencana
Sementara itu, Kepala Bappeda Gayo Lues, Kasimuddin, ST., MP., menjelaskan sejumlah poin utama yang menjadi pembahasan dalam penyusunan RKPK. Di antaranya mencakup isu strategis pembangunan daerah, kapasitas keuangan daerah, hingga penetapan program prioritas.
Ia juga memaparkan rekapitulasi data kerusakan dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Gayo Lues. Dampak bencana tersebut meliputi lima sektor utama, yakni pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor lainnya.
DPRK Usulkan Penyesuaian RPJM
Usai pemaparan tersebut, Ketua DPRK Gayo Lues, Ali Husin, menyampaikan pandangannya bahwa dokumen RPJM perlu disempurnakan atau direvisi menyesuaikan kondisi terbaru, terutama akibat dampak bencana yang terjadi.
Menurutnya, penyesuaian tersebut penting agar perencanaan pembangunan pada tahun 2027 tetap relevan dan realistis dengan kebutuhan daerah.
Ia menilai revisi kebijakan akan memberi ruang untuk menyesuaikan program yang sebelumnya dirancang namun kini tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.